Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin dalam Uji Kepatutan dan Kelayakan (fit and proper test) terhadap 15 calon anggota dewan pengawas TVRI periode 2022-2027 yang digelar Komisi I di Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2023). Foto : Jaka/Man

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menilai bahwa selama ini masalah harmonisasi menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi dewan pengawas (dewas) dan dewan direksi di dalam tubuh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI. Menurutnya, dalam sejarahnya, alih-alih mendukung satu sama lain, dewan pengawas dan dewan direksi TVRI justru bersaing untuk hal-hal yang hanya menjadi ego sektoral.

“Ini masalah harmonisasi ya. Masalah harmonisasi ini menjadi PR buat Dewas dan Dewan Direksinya karena dalam beberapa kali perjalanan dan sejarahnya selalu seperti Tom and Jerry, bersaing untuk hal-hal yang tidak mencapai golnya, tapi hanya ego-ego sektoralnya,” ujar Nurul dalam Uji Kepatutan dan Kelayakan (fit and proper test) terhadap 15 calon anggota dewan pengawas TVRI periode 2022-2027 yang digelar Komisi I di Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Untuk itu, dirinya mempertanyakan kepada para calon dewan pengawas mengenai upaya yang bisa dilakukan untuk membuat situasi di dalam tubuh LPP TVRI menjadi harmonis dan mampu mencapai golnya. Dirinya menekankan agar para pejabat LPP TVRI meninggalkan persaingan-persaingan yang tidak kondusif.

Legislator Fraksi Partai Golkar itu juga mempertanyakan terobosan-terobosan yang akan dilakukan oleh para calon dewan pengawas, khususnya untuk mengejar teknologi 4.0 yang terus berkembang dengan sangat pesat dan cepat. “Jadi saya ingin menanyakan apa terobosan yang anda bisa lakukan semua untuk mengejar teknologi 4.0 ini yang terus-menerus berkembang sangat pesat dan sangat cepat? Apa yang bisa dilakukan dalam dalam situasi yang serba terus berubah ini?” tanyanya kepada para calon dewan pengawas.

Sebelumnya, salah seorang Calon Dewan Pengawas Agus Sudibyo menyampaikan bahwa TVRI memiliki bentuk persaingan seperti NHK atau BBC. Menanggapi hal tersebut, Nurul menyampaikan bahwa untuk menjadi seperti NHK atau BBC pun TVRI belum bisa mencapai itu. Dirinya menilai, jika ingin membangun statement seperti itu, maka TVRi harusnya menjadi TV yang menjadi acuan bagi stasiun-stasiun TV lainnya.

“Tadi Pak Agus misalnya sudah mengatakan bahwa TVRI itu bersaingnya seperti NHK atau BBC. Nah event seperti NHK atau BBC pun itu belum tercapai. Kalau memang mau statementnya seperti itu, berarti (TVRI) harus menjadi TV sumber berita, acuan. Nah, ini untuk menjadi acuan seperti Antara pun sepertinya itu belum. Jadi serba galau,” katanya.

Politisi Dapil Jawa Barat I itu membayangkan TVRI harusnya menjadi referensi bagi stasiun TV lainnya atau menjadi full TV yang selalu dinomorsatukan. Terutama ketika TVRI tidak lagi harus memikirkan soal anggaran karena sudah ada di APBN.

“Saya membayangkan TVRI itu harusnya menjadi sumber referensi bagi TV-TV yang lainnya atau menjadi full TV yang selalu dinomorsatukan, karena anda tidak lagi harus memikirkan soal anggaran (karena) itu sudah ada di APBN. APBN kita yang berjuang di sini. Masukan dari anda, tapi kita yang berjuang di DPR. Saya ingin TVRI itu tidak cuma tidur-tidur saja karena anggarannya sudah jelas diberikan oleh negara” tutupnya. (adl/aha)